Selain hilangnya pendapatan, masyarakat juga menghadapi lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Kerusakan pada infrastruktur energi dan jaringan transportasi akibat serangan militer memperparah inflasi yang sudah tinggi. Dalam kondisi tanpa internet, koordinasi logistik menjadi sangat lambat, sehingga distribusi pangan dan obat-obatan seringkali mengalami kendala teknis di lapangan.
Pemerintah Iran sebenarnya telah lama membangun infrastruktur intranet domestik yang dikenal sebagai Jaringan Informasi Nasional (NIN). Jaringan ini memungkinkan layanan publik, sistem perbankan lokal, dan platform pendidikan daring tetap berjalan meski koneksi global diputus. Namun, bagi sektor swasta yang berorientasi ekspor atau jasa teknologi, intranet domestik tidak memberikan solusi karena mereka membutuhkan interaksi dengan server di luar negeri.
Baca Juga :
Masa Depan Konektivitas dan Hak Sipil
Penerapan skema Internet Pro diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pemulihan ekonomi nasional. Para ahli memprediksi bahwa whitelisting atau pemberian izin khusus bagi alamat IP tertentu akan menjadi standar baru di Iran selama masa transisi keamanan. Namun, para aktivis hak digital mengkhawatirkan bahwa skema ini justru akan mempermanenkan kontrol pemerintah terhadap arus informasi di masa depan.
Di sisi lain, tekanan internasional terus berdatangan agar Teheran membuka kembali ruang digital bagi seluruh warganya. Penggunaan internet bukan sekadar alat komunikasi, melainkan infrastruktur dasar bagi pendidikan dan kesehatan di era modern. Tanpa adanya jaminan keterbukaan, daya saing sumber daya manusia di Iran dikhawatirkan akan tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Teluk.
Kini, dunia menunggu apakah kebijakan baru ini benar-benar mampu membangkitkan kembali akses internet di Iran secara berkelanjutan atau hanya menjadi alat kontrol baru bagi otoritas. Stabilitas ekonomi dan keamanan akan menjadi dua faktor penentu utama dalam normalisasi jaringan komunikasi di negara tersebut pada bulan-bulan mendatang.