Technonesia - Infrastruktur Digital Indonesia kini memasuki babak baru seiring dengan langkah strategis yang diambil oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL). Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-11, APJATEL menggelar Forum Group Discussion (FGD) Nasional yang berfokus pada penguatan sinergi demi kedaulatan data dan konektivitas nasional. Perhelatan ini menjadi sangat krusial karena menandai peluncuran Operating Vehicle Company (OVC), sebuah entitas yang diproyeksikan menjadi solusi atas berbagai kendala teknis dan efisiensi di lapangan.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital RI memandang bahwa penguatan ekosistem teknologi tidak bisa berdiri sendiri tanpa fondasi yang kuat. Mulyadi, selaku Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, menyampaikan bahwa transformasi menuju negara maju memerlukan kondisi infrastruktur yang kokoh serta kolaborasi lintas sektor yang harmonis. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri merupakan kunci utama untuk mempercepat pemerataan konektivitas di seluruh pelosok negeri.
Upaya memperkuat Infrastruktur Digital Indonesia bukan sekadar soal memasang kabel, melainkan memastikan manfaat ekonomi digital dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan daya saing nasional yang terus meningkat, Indonesia diharapkan mampu bersaing di kancah global menuju visi Indonesia Digital 2045. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus terencana, terintegrasi, dan memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi.
Baca Juga :
OVC: Solusi Efisiensi Infrastruktur Digital Indonesia
Salah satu terobosan paling progresif dalam forum ini adalah deklarasi pembentukan Operating Vehicle Company atau OVC. Entitas ini berfungsi sebagai pengelola netral untuk infrastruktur pasif telekomunikasi dengan mengusung prinsip open access. Selama ini, tantangan terbesar bagi operator adalah tingginya biaya investasi akibat pembangunan jalur kabel yang tumpang tindih antara satu penyedia layanan dengan lainnya.
Dalam konteks Infrastruktur Digital Indonesia, OVC berperan sebagai pengatur yang mampu menekan inefisiensi tersebut. Melalui pengelolaan satu pintu, operator tidak perlu lagi membangun tiang atau menggali lubang kabel di jalur yang sama. Langkah ini diprediksi mampu mendorong penghematan biaya investasi (CAPEX) hingga angka yang fantastis, yakni berkisar antara 40 persen hingga 60 persen bagi para pelaku industri.
Selain soal biaya, OVC juga menjadi jawaban atas fenomena "kabel semrawut" yang kerap mengganggu estetika dan keamanan di wilayah perkotaan. Dengan penataan yang lebih terorganisir, perluasan jaringan ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau akibat kendala biaya kini menjadi jauh lebih memungkinkan. Hal ini selaras dengan target pemerintah untuk menghapus kesenjangan digital antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
Menyelaraskan Regulasi Pusat dan Daerah
Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, dalam pernyataannya menekankan bahwa status infrastruktur telekomunikasi kini telah bergeser menjadi infrastruktur vital nasional. Sebagai tulang punggung ekonomi digital, pengelolaannya harus berorientasi pada kepentingan publik dan kedaulatan nasional. Namun, tantangan di lapangan seringkali muncul dari sisi regulasi daerah yang belum seragam.
