Upaya Insentif dan Skema Tarif Baru
Untuk mengubah perilaku konsumen, pemerintah Sri Lanka tengah merancang skema tarif listrik baru. Skema ini nantinya akan memberikan harga yang jauh lebih murah bagi mereka yang melakukan pengisian daya mobil listrik pada siang hari, saat pasokan listrik dari tenaga surya melimpah. Sebaliknya, tarif pada jam sibuk di malam hari akan dinaikkan secara signifikan sebagai disinsentif bagi pengguna.
Langkah ini diharapkan dapat meratakan kurva beban listrik nasional. Dengan menggeser waktu pengisian daya, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel yang mahal. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan listrik benar-benar menggunakan energi bersih dari matahari, bukan dari pembakaran batu bara atau minyak bumi.
Dampak Krisis Global dan Konflik Timur Tengah
Situasi energi di Sri Lanka semakin terjepit akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang terjadi di kawasan tersebut telah mengganggu jalur pasokan minyak mentah dunia. Presiden Dissanayake mengungkapkan bahwa negaranya baru saja kehilangan dua pengiriman minyak mentah masing-masing sebesar 90.000 ton yang gagal tiba tepat waktu.
Kekurangan pasokan minyak ini berdampak langsung pada operasional pembangkit listrik dan ketersediaan bahan bakar di SPBU. Sebagai langkah darurat, pemerintah telah menerapkan kebijakan empat hari kerja sejak pertengahan Maret 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menghemat konsumsi energi secara nasional.
Pada puncaknya, aktivitas ekonomi di ibu kota Colombo sempat lumpuh sementara. Sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, hingga lembaga perbankan diperintahkan tutup untuk menekan penggunaan listrik dan bahan bakar. Dalam kondisi darurat seperti ini, setiap megawatt listrik menjadi sangat berharga, sehingga aktivitas seperti pengisian daya mobil listrik harus diatur dengan sangat ketat.
Pertumbuhan Kendaraan Listrik yang Tak Terbendung
Ironisnya, permintaan terhadap mobil listrik di Sri Lanka justru melonjak tajam setelah pemerintah mencabut larangan impor kendaraan pada Februari 2025. Larangan yang sempat berlaku selama lima tahun tersebut dicabut untuk merangsang ekonomi, namun dengan syarat ketat yang memprioritaskan kendaraan ramah lingkungan. Hasilnya, lebih dari 10 persen kendaraan yang masuk ke Sri Lanka saat ini adalah mobil listrik.
Peningkatan populasi EV yang cepat ini tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya dan penguatan jaringan distribusi. Pemerintah kini harus berpacu dengan waktu untuk membangun ekosistem pendukung yang memadai. Kerja sama internasional pun mulai dijajaki, termasuk dengan India dan Rusia, untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang serta bantuan teknis infrastruktur.
Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, pemerintah tetap berkomitmen pada visi jangka panjang transportasi hijau. Namun, untuk saat ini, kerja sama dari para pemilik kendaraan sangat diperlukan. Kedisiplinan masyarakat dalam mengatur waktu pengisian daya mobil listrik akan menjadi kunci utama agar Sri Lanka terhindar dari pemadaman listrik total di masa mendatang.