Kondisi serupa terjadi di Berlin, di mana masyarakat berkumpul di depan Kementerian Federal Ekonomi untuk menyuarakan keresahan yang sama. Survei terbaru menunjukkan angka yang mengkhawatirkan bagi industri teknologi, di mana mayoritas warga merasa pemerintah terlalu tunduk pada agenda perusahaan multinasional. Ketidakpercayaan publik ini dipicu oleh kurangnya transparansi mengenai bagaimana data mereka digunakan untuk melatih model AI yang nantinya justru berpotensi menggantikan peran manusia di berbagai sektor industri.
Baca Juga :
Konflik Hak Cipta dan Krisis Sosial di Asia
Di Asia, perlawanan muncul dalam bentuk yang lebih sistematis dan hukum. Pemerintah Jepang secara resmi melayangkan protes keras terhadap OpenAI karena dianggap telah menjarah kekayaan intelektual mereka. Teknologi Sora 2 dituding menggunakan aset anime dan manga tanpa izin untuk melatih kecerdasan buatan mereka. Bagi Jepang, industri kreatif bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan warisan budaya yang tak tergantikan. Mereka kini mendesak adanya regulasi global yang lebih ketat guna melindungi hak-hak seniman dari eksploitasi digital.
Korea Selatan menghadapi tantangan yang lebih kelam terkait gerakan perlawanan anti-AI global ini. Presiden Yoon Suk-yeol terpaksa mendeklarasikan keadaan darurat nasional setelah menemukan ribuan grup Telegram yang menyebarkan deepfake porno. Mirisnya, banyak pelaku masih berstatus pelajar, sementara korbannya meliputi guru hingga anggota keluarga mereka sendiri. Sebagai respons cepat, Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang memberikan hukuman penjara hingga tiga tahun bagi siapa pun yang kedapatan menonton konten deepfake ilegal tersebut.
Sementara itu di India, para bintang besar Bollywood mulai mengambil langkah hukum untuk melindungi identitas mereka. Nama-nama besar seperti Aishwarya Rai dan Abhishek Bachchan menggugat penggunaan teknologi kloning suara yang semakin marak. Pemerintah India merespons dengan aturan ketat yang mewajibkan platform digital menghapus konten deepfake dalam waktu tiga jam setelah diperintahkan. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan reputasi dan penyebaran disinformasi yang dapat memicu konflik sosial di negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tersebut.
Baca Juga :
Eksploitasi Buruh dan Kedaulatan Data Adat
Isu kemanusiaan di balik layar AI juga menjadi sorotan tajam di Nairobi, Kenya. Ratusan pekerja yang bertugas menyaring konten kekerasan dan pornografi membentuk Data Labelers Association untuk menuntut keadilan. Dengan upah hanya dua dolar per jam, mereka harus berhadapan dengan trauma psikis yang berat demi melatih model AI agar tetap "aman" dikonsumsi publik. Kini, mereka melayangkan gugatan senilai lebih dari satu miliar dolar terhadap Meta dan kontraktornya atas dugaan eksploitasi dan pengabaian kesehatan mental pekerja.
Di sisi lain, China mengambil pendekatan drastis melalui kampanye 'Clear and Bright'. Pemerintah Beijing tidak ragu untuk mencabut ribuan produk AI dari pasaran dan menghapus jutaan konten yang dianggap melanggar aturan. Mereka sangat mengkhawatirkan gerakan perlawanan anti-AI global yang dipicu oleh ketergantungan emosional warga pada chatbot antropomorfik. Bagi pemerintah China, AI tidak boleh menggantikan interaksi sosial antarmanusia atau menciptakan isolasi yang dapat merusak stabilitas masyarakat secara jangka panjang.
