Technonesia - Fitur chat game online anak kini resmi menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dengan instruksi penonaktifan secara menyeluruh di semua platform. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar satu platform besar seperti Roblox, melainkan seluruh ekosistem digital yang beroperasi di tanah air. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan keamanan anak-anak saat berinteraksi di ruang siber yang kian kompleks.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan bahwa seluruh pengembang dan penyedia layanan digital wajib tunduk pada aturan baru. Landasan hukum utama kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, yang lebih dikenal dengan sebutan PP Tunas. Peraturan ini dirancang khusus untuk memperkuat pilar perlindungan anak di ranah digital yang selama ini dianggap masih memiliki banyak celah keamanan.
Meutya menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan bermain yang sehat. Dalam keterangannya di Jakarta, ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan pengecualian bagi genre game apa pun selama platform tersebut memiliki basis pengguna anak-anak. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang mengedepankan etika dan keselamatan pengguna di bawah umur.
Urgensi Penonaktifan Fitur Chat Game Online Anak
Keputusan untuk mewajibkan pengembang mematikan fitur chat game online anak didasari oleh berbagai laporan mengenai risiko keamanan. Ruang obrolan dalam game sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik perundungan siber (cyberbullying) hingga ancaman predator daring. Dengan meniadakan fitur komunikasi teks maupun suara bagi pengguna anak, pemerintah berharap dapat memutus rantai risiko tersebut secara signifikan.
Selama ini, banyak orang tua yang mengeluhkan minimnya kontrol terhadap interaksi anak di dalam game. Meskipun beberapa platform menyediakan fitur parental control, implementasinya sering kali tidak efektif atau mudah diakali. Oleh karena itu, standardisasi melalui PP Tunas dianggap sebagai solusi paling konkret untuk memberikan perlindungan berlapis bagi generasi muda Indonesia.
Selain itu, Meutya Hafid menyoroti aspek keadilan bagi seluruh pelaku industri. Menurutnya, jika aturan ini hanya diterapkan pada satu platform, maka akan terjadi migrasi pengguna ke platform lain yang pengawasannya lebih longgar. Dengan menyamaratakan aturan fitur chat game online anak, pemerintah menciptakan ekosistem yang transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh penyedia layanan digital tanpa terkecuali.
Evaluasi IGRS dan Sinkronisasi Aturan
Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini berjalan beriringan dengan evaluasi Indonesia Game Rating System (IGRS). Selama ini, IGRS berfungsi sebagai panduan klasifikasi usia untuk konten game. Namun, dengan hadirnya PP Tunas, aspek perlindungan anak kini memiliki payung hukum yang lebih kuat dan bersifat wajib (mandatory) bagi semua pihak yang terlibat dalam industri game Indonesia.