Technonesia - Gelar hukum dan kedokteran kini tengah menjadi sorotan tajam di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang semakin tidak terbendung. Pernyataan kontroversial ini muncul dari Jad Tarifi, sosok yang dikenal sebagai pendiri tim AI generatif pertama di Google. Menurut pandangannya, investasi waktu bertahun-tahun yang dikorbankan mahasiswa untuk meraih gelar di bidang hukum atau medis berisiko menjadi langkah yang sia-sia.
Tarifi memberikan peringatan serius bahwa kecepatan inovasi AI akan jauh melampaui waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan pendidikan profesinya. Saat seorang mahasiswa akhirnya lulus dan siap terjun ke dunia kerja, teknologi AI diprediksi sudah mencapai level yang mampu menangani tugas-tugas kompleks yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hal ini menciptakan celah besar antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan kebutuhan industri yang sudah terdisrupsi.
Fenomena ini bukan tanpa alasan. Untuk mendapatkan gelar hukum dan kedokteran, seorang individu biasanya harus menghabiskan waktu hampir satu dekade, mulai dari masa perkuliahan, praktik kerja, hingga sertifikasi profesi. Durasi yang sangat panjang ini menjadi titik lemah di era digital yang bergerak dalam hitungan bulan, bukan lagi tahun.
Relevansi Gelar Hukum dan Kedokteran di Tengah Dominasi AI
Jad Tarifi menekankan bahwa pada saat seseorang menyelesaikan gelar PhD atau spesialisasi tertentu, teknologi AI mungkin sudah menyelesaikan masalah-masalah teknis yang selama ini menjadi inti dari pendidikan tersebut. "AI sendiri akan hilang dalam artian menyatu dengan sistem saat Anda menyelesaikan gelar PhD. Bahkan hal-hal seperti penerapan AI pada robotika akan terpecahkan saat itu," ujar Tarifi dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Fortune.
Kritik utama Tarifi tertuju pada metode pendidikan konvensional yang masih sangat mengandalkan sistem hafalan. Di sekolah kedokteran, mahasiswa dituntut menghafal ribuan terminologi medis dan prosedur klinis. Sementara itu, di fakultas hukum, mahasiswa harus menguasai tumpukan pasal dan preseden hukum yang sangat masif. Padahal, database AI mampu mengakses dan memproses informasi tersebut dalam hitungan detik dengan akurasi yang terus meningkat.
Kondisi ini membuat mahasiswa yang mengejar gelar hukum dan kedokteran berpotensi masuk ke pasar tenaga kerja dengan bekal pengetahuan yang sudah usang. Ketika kurikulum pendidikan belum sempat diperbarui, teknologi AI sudah melangkah ke tahap berikutnya, menciptakan standar kerja baru yang mungkin tidak lagi memerlukan intervensi manusia untuk tugas-tugas administratif dan analisis data dasar.
Disrupsi Akademik dan Percepatan Inovasi
Bukan hanya gelar profesi dasar, Tarifi juga menyoroti gelar akademik lanjutan seperti PhD. Ia berpendapat bahwa nilai tambah dari gelar tersebut kian menyusut karena percepatan inovasi di bidang AI melampaui waktu penyelesaian riset. Seringkali, temuan riset yang dilakukan selama bertahun-tahun sudah ditemukan atau dipecahkan oleh algoritma AI sebelum disertasi tersebut diterbitkan.