TTP dengan tegas menyoroti bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena layanan premium bersifat berbayar, X kemungkinan besar menerima pendapatan dari individu atau kelompok asal Iran yang masuk dalam daftar sanksi. "X mensyaratkan layanan berbayar untuk mendapatkan fitur premium, sehingga perusahaan berpotensi melanggar hukum perdagangan," tulis laporan TTP.
Sejak Maret lalu, Akun X Mojtaba Khamenei memang terlihat lebih agresif dalam menyuarakan sikap politik Teheran di panggung internasional. Penggunaan platform global ini dianggap sebagai alat diplomasi digital sekaligus propaganda untuk memperkuat posisi Iran di tengah tekanan barat. Namun, bagi pemerintah AS, hal ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap supremasi hukum yang mereka tetapkan.
Respons Departemen Keuangan AS dan Sikap Elon Musk
Hingga saat ini, SpaceX selaku perusahaan induk yang menaungi platform X belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Elon Musk, yang juga memimpin perusahaan AI xAI, dikenal memiliki pendekatan yang cukup liberal terkait kebebasan berpendapat di platform miliknya. Namun, kebebasan tersebut kini berbenturan dengan regulasi ketat Departemen Keuangan AS mengenai transaksi dengan negara-negara yang terkena sanksi.
Di sisi lain, Departemen Keuangan AS menyatakan kepada media bahwa setiap tuduhan pelanggaran sanksi oleh perusahaan Amerika akan ditanggapi dengan sangat serius. Mereka berkomitmen untuk menyelidiki apakah ada aliran dana dari individu seperti Mojtaba Khamenei ke dalam sistem keuangan X. Jika terbukti melanggar, platform tersebut bisa menghadapi denda yang sangat besar atau sanksi administratif lainnya.
Publik mempertanyakan legitimasi Akun X Mojtaba Khamenei yang seolah mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan akun-akun aktivis yang sering terkena penangguhan. Fenomena ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai tanggung jawab perusahaan teknologi dalam konflik geopolitik global. Apakah sebuah platform media sosial harus tetap netral, atau wajib tunduk pada hukum negara tempat mereka bernaung?
Sebagai informasi tambahan, X memang memiliki kebijakan untuk memberikan centang biru secara gratis kepada tokoh publik tertentu atau pejabat pemerintah demi kepentingan verifikasi identitas. Namun, jika centang biru tersebut diperoleh melalui mekanisme langganan Premium, maka aspek komersialnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal inilah yang menjadi titik fokus penyelidikan otoritas terkait di Amerika Serikat saat ini.
Ke depannya, masa depan Akun X Mojtaba Khamenei di platform tersebut akan sangat bergantung pada hasil investigasi Departemen Keuangan AS. Jika tekanan politik dan hukum semakin kuat, bukan tidak mungkin Elon Musk terpaksa mencabut status premium akun-akun pejabat Iran demi menyelamatkan operasional bisnisnya di tanah airnya sendiri. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa di era digital, batas antara teknologi, politik, dan hukum internasional semakin tipis dan sulit dipisahkan.