Kesimpulan
Kritik yang dilancarkan oleh Anggota DPRD Jabar, Dede Chandra Sasmita, merupakan alarm keras bagi Pemprov. Kebijakan penebusan ijazah yang seharusnya menjadi solusi unggulan kini malah menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk. Kejelasan mengenai status pembayaran ijazah Pemprov Jabar wajib segera disampaikan kepada publik dan pihak sekolah.
Baca Juga :
Advertisement
Memastikan setiap siswa mendapatkan haknya tanpa terbebani biaya, sekaligus memastikan sekolah dapat beroperasi secara sehat adalah tugas utama pemerintah daerah. Diharapkan, polemik ini segera berakhir agar fokus pendidikan di Jawa Barat dapat kembali diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan hanya berkutat pada masalah birokrasi dan pembayaran yang macet.
