Masalah ini menciptakan dilema. Di satu sisi, sekolah harus patuh pada kebijakan penebusan ijazah agar tidak menahan hak siswa. Di sisi lain, mereka mengalami kerugian finansial karena dana operasional yang seharusnya ditutup oleh pembayaran ijazah tersebut terpakai untuk keperluan lain.
Baca Juga :
“Saat ijazah sudah diberikan, seharusnya kewajiban Pemprov untuk segera membayar lunas. Tetapi ini mandek, dan banyak sekolah yang akhirnya menalangi biaya tersebut menggunakan dana internal,” ujar Dede Chandra.
2. Ketidakjelasan Mekanisme Pembayaran Ijazah Pemprov Jabar
Salah satu poin penting yang membuat program ini terhambat adalah masalah birokrasi dan mekanisme pencairan dana yang tidak efektif. Program BPMU seharusnya menjadi jembatan untuk pembayaran ijazah Pemprov Jabar, tetapi alih-alih mempermudah, sistem ini justru memperumit.
Dana BPMU yang dialokasikan sebesar Rp600 miliar adalah jumlah yang besar. Namun, jika tidak disertai petunjuk teknis (Juknis) yang jelas dan mekanisme verifikasi yang cepat, dana tersebut hanya akan terdiam di kas daerah. Sekolah membutuhkan kepastian kapan dan bagaimana dana ini akan sampai ke tangan mereka.
Baca Juga :
Ketidakjelasan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan lembaga pendidikan terhadap janji pemerintah.
3. Dampak Finansial Langsung pada Sekolah dan Siswa
Penundaan pembayaran ijazah memiliki efek domino. Bagi sekolah, ini berarti berkurangnya likuiditas untuk menutup kebutuhan operasional vital, seperti honor guru honorer, pembelian ATK, atau perawatan fasilitas. Sekolah swasta, khususnya, sangat terpukul karena mereka lebih bergantung pada dana mandiri.
Meskipun ijazah sudah berada di tangan siswa, kegagalan Pemprov memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu memberikan sinyal negatif bahwa program pendidikan yang ambisius ini tidak didukung oleh manajemen keuangan yang matang.
Baca Juga :
4. Evaluasi Program BPMU vs. Kebijakan Penebusan Ijazah
Kritik dari DPRD juga menyentuh aspek evaluasi program. Pertanyaannya, apakah BPMU benar-benar efektif menjadi pengganti biaya ijazah, ataukah tumpang tindih dengan kebutuhan sekolah lainnya? Fraksi Demokrat mendesak Pemprov untuk melakukan audit menyeluruh.
Tujuan utama dari kebijakan penebusan ijazah adalah menghilangkan beban biaya dari pundak orang tua siswa. Jika dana pengganti macet, maka tujuan tersebut terancam gagal, dan potensi praktik penahanan ijazah oleh sekolah bisa kembali terjadi di masa mendatang jika masalah ini tidak diselesaikan secara fundamental.
Solusi Jangka Pendek dan Harapan untuk Pendidikan Jabar
Untuk mengatasi krisis kepercayaan dan memastikan ijazah siswa terjamin, Pemprov Jabar harus mengambil langkah cepat dan transparan. Langkah ini tidak bisa hanya sebatas janji manis, tetapi harus berupa tindakan nyata dalam bentuk pencairan dana.
Baca Juga :
Ada beberapa langkah yang diharapkan dapat dilakukan oleh Pemprov Jabar:
- Verifikasi Cepat: Membentuk tim khusus untuk mempercepat proses verifikasi data sekolah yang berhak menerima pembayaran ijazah Pemprov Jabar yang tertunda.
- Skema Pembayaran Prioritas: Mengutamakan pembayaran kepada sekolah-sekolah yang paling terdampak oleh penundaan ini, terutama sekolah swasta yang memiliki keterbatasan dana operasional.
- Sosialisasi Juknis Baru: Menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis yang jauh lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pihak sekolah mengenai mekanisme pencairan BPMU atau dana ijazah.
- Audit Keuangan: Melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau penghambatan anggaran yang menyebabkan dana Rp600 miliar tersebut macet di birokrasi.
Keberhasilan program pendidikan, khususnya yang menyentuh ranah biaya sekolah, sangat bergantung pada komitmen dan ketepatan waktu Pemprov dalam memenuhi kewajibannya. Janji untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas tidak akan pernah tercapai jika urusan administrasi dasar seperti ijazah saja masih menimbulkan polemik.
