Di sisi lain, kebijakan insentif motor listrik tepat sasaran juga harus menyentuh sektor transportasi umum massal. Pemerintah pusat disarankan memberikan stimulus tambahan bagi pemerintah daerah yang berkomitmen mengembangkan angkutan umum bertenaga listrik.
Saat ini, tercatat ada sekitar 42 pemerintah daerah yang telah menginisiasi pembenahan transportasi publik modern. Mereka menggunakan skema buy the service (BTS) yang didanai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa kota seperti Pekanbaru, Semarang, dan Batam bahkan telah memperkuat komitmen ini melalui peraturan daerah (Perda) khusus.
Dukungan finansial dari pusat akan mempercepat transisi armada angkutan umum konvensional menuju armada listrik yang bebas emisi. Jika kepala daerah melihat adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat, mereka akan lebih termotivasi untuk mereformasi sistem transportasi di wilayah masing-masing.
Upaya integrasi ini memastikan bahwa penggunaan insentif motor listrik tepat sasaran tidak hanya menguntungkan individu, melainkan juga masyarakat luas melalui penyediaan layanan publik yang bersih dan terjangkau.
Pemerintah Masih Matangkan Regulasi Pajak EV
Saat ini, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda pemberlakuan insentif pajak kendaraan listrik selama satu bulan ke depan. Penundaan ini bertujuan untuk mematangkan seluruh perhitungan teknis agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan tanpa kendala. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek, mulai dari kesiapan fiskal hingga target penerima manfaat, benar-benar terencana dengan matang.
Momentum evaluasi ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh para pengambil kebijakan untuk merumuskan ulang arah subsidi. Kebijakan fiskal yang ramah lingkungan tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke atas di wilayah urban.
Penerapan kebijakan insentif motor listrik tepat sasaran harus menjadi instrumen strategis nasional untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di hulu industri. Dengan demikian, transisi energi di Indonesia tidak hanya menghasilkan langit yang bersih, tetapi juga pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi di tanah air sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mendistribusikan stimulus ini secara adil. Menghadirkan skema insentif motor listrik tepat sasaran di daerah terpencil akan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak lagi berpusat di Jawa saja, melainkan menyentuh seluruh pelosok Nusantara.