Langkah Tegas Komdigi Terhadap Steam
Sebagai tindak lanjut dari protes masyarakat, Komdigi berencana segera melayangkan surat permintaan klarifikasi resmi kepada pihak Steam atau Valve Corporation. Pemerintah ingin memastikan mengapa label IGRS digunakan secara sepihak tanpa koordinasi dengan institusi terkait di Indonesia. Jika Steam tidak segera memperbaiki sistem klasifikasi mereka agar sesuai dengan standar nasional, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi administratif.
Langkah ini diambil demi menjaga integritas sistem klasifikasi nasional. Pemerintah juga tengah memperkuat infrastruktur teknologi pada situs resmi IGRS agar proses verifikasi bagi pengembang lokal maupun internasional dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Harapannya, ke depan tidak ada lagi kasus di mana Rating IGRS di Steam Belum Resmi muncul di hadapan publik secara menyesatkan.
Edukasi untuk Orang Tua dan Komunitas Gamer
Selain melakukan langkah diplomasi dengan platform global, Komdigi juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat label usia. Masyarakat harus memahami bahwa sistem rating internasional seperti ESRB atau PEGI mungkin memiliki standar yang berbeda dengan IGRS yang sudah disesuaikan dengan norma dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, pengecekan mandiri melalui kanal resmi pemerintah sangat disarankan.
Para orang tua diimbau untuk selalu merujuk pada situs igrs.id untuk mendapatkan informasi klasifikasi yang valid. Situs tersebut menyediakan basis data lengkap mengenai game apa saja yang sudah tersertifikasi secara resmi oleh tim ahli dari Komdigi. Jika ditemukan kejanggalan serupa di platform lain, publik dapat melaporkannya melalui layanan pengaduan atau helpdesk IGRS yang tersedia selama 24 jam.
Sebagai penutup, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal ekosistem digital agar tetap aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlu diingat kembali oleh para pengguna bahwa status Rating IGRS di Steam Belum Resmi, sehingga kewaspadaan dalam memilih konten tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyedia layanan, dan orang tua.