Potensi korupsi Makan Bergizi Gratis kini menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lembaga antirasuah ini menegaskan komitmen penuh untuk mendukung program tersebut, namun dengan catatan pengawasan yang sangat ketat. Langkah antisipatif ini krusial mengingat besarnya alokasi dana negara yang mengalir ke program baru ini.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), KPK wajib mendukung penuh kebijakan strategis pemerintah. Kendati demikian, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan fungsi pencegahan penyelewengan. KPK ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar sampai ke piring anak-anak sekolah yang membutuhkan.
"KPK sesuai tugas dan fungsinya memiliki kewajiban untuk memastikan program unggulan ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, serta terjaga akuntabilitasnya," ujar Aminudin dalam keterangannya baru-baru ini. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pertahanan sejak dini agar tidak ada ruang bagi para koruptor untuk bermain.
Baca Juga :
Mengapa Potensi Korupsi Makan Bergizi Gratis Sangat Tinggi?
KPK menyoroti pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga baru yang mengemban tanggung jawab raksasa ini. Sebagai institusi yang baru seumur jagung, lembaga tersebut masih harus merapikan struktur organisasi, merumuskan regulasi, dan menyiapkan infrastruktur operasional di lapangan. Kondisi transisi inilah yang dinilai menyimpan kerentanan sangat tinggi terhadap berbagai celah penyimpangan anggaran.
Menurut Aminudin, ketika sebuah lembaga baru langsung menerima mandat mengelola dana yang sangat besar tanpa kesiapan sistem yang matang, risiko tata kelola yang berantakan akan meningkat pesat. Tanpa adanya aturan main yang jelas dan kokoh, celah-celah birokrasi rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerentanan ini berpotensi memicu tindakan korupsi Makan Bergizi Gratis jika tidak segera diantisipasi secara sistematis sejak dini.
Selain masalah kelembagaan, KPK juga menyoroti aspek kesiapan infrastruktur distribusi makanan di tingkat daerah. Program berskala masif ini membutuhkan rantai pasok yang sangat kompleks, mulai dari penyediaan bahan baku lokal, proses memasak di dapur umum, hingga pengantaran makanan ke sekolah-sekolah di pelosok Nusantara. Jika jalur distribusi ini tidak diawasi secara digital dan transparan, kebocoran anggaran sangat mungkin terjadi di setiap titik.
Baca Juga :
Fluktuasi Anggaran dan Evaluasi Kesiapan Program
Skala anggaran program ini memang tergolong fantastis dan terus mengalami penyesuaian seiring berjalannya waktu. Pada tahun anggaran 2025, pagu anggaran tercatat mencapai Rp71 triliun dengan realisasi sekitar 72,5 persen atau setara Rp51,5 triliun per akhir Desember 2025. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah awalnya merencanakan alokasi sebesar Rp335 triliun, sebelum akhirnya memangkas angka tersebut menjadi Rp268 triliun.
Pemotongan anggaran ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto terus melakukan evaluasi total terhadap kesiapan program di lapangan. Langkah ini juga dinilai tepat untuk meminimalkan risiko pemborosan anggaran yang tidak perlu. KPK menilai bahwa besarnya nominal uang yang berputar dalam proyek ini secara otomatis meningkatkan daya tarik bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan korupsi Makan Bergizi Gratis.
