Ancaman perang dagang China kini memasuki babak baru yang lebih agresif dengan menyasar Uni Eropa sebagai target utamanya. Ketegangan ini memuncak setelah Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) menyerahkan dokumen setebal 30 halaman kepada Komisi Eropa pada pertengahan April 2026. Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Beijing tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan posisi mereka di pasar global.
Juru Bicara MOFCOM, He Yongqian, secara resmi mengonfirmasi penyerahan dokumen tersebut sebagai bentuk protes keras. Beijing menegaskan kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah drastis, mulai dari pembatasan volume perdagangan hingga penyelidikan mendalam terhadap entitas asing yang beroperasi di wilayahnya. Jika Uni Eropa tetap melanjutkan kebijakan yang menekan perusahaan asal Negeri Tirai Bambu, maka pemberlakuan larangan timbal balik menjadi opsi yang sangat mungkin diambil, sehingga memicu eskalasi ancaman perang dagang China yang lebih serius.
Alasan di Balik Ancaman Perang Dagang China
Pemerintah China merasa keberatan dengan penerapan standar risiko non-teknis yang kini mulai diadopsi oleh Uni Eropa dalam mengatur kemitraan dagang. Menurut Beijing, kriteria tersebut hanyalah alat politik subjektif yang dibungkus dengan alasan keamanan. Tujuannya dianggap sangat spesifik, yakni untuk mengecualikan dan membatasi ruang gerak perusahaan-perusahaan teknologi besar asal China di daratan Eropa.
Baca Juga :
Meskipun dalam draf aturan tersebut tidak menyebutkan nama perusahaan secara gamblang seperti Huawei atau ZTE, namun arah kebijakannya terbaca dengan jelas. China menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk diskriminasi terselubung yang merusak prinsip perdagangan bebas internasional. Ketidakpuasan inilah yang kemudian melahirkan ancaman perang dagang China sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional mereka.
Di sisi lain, Uni Eropa berkilah bahwa aturan baru ini murni bertujuan untuk melindungi rantai pasok penting di seluruh benua. Komisioner Teknologi Uni Eropa, Henna Virkkunen, menjelaskan bahwa blok tersebut perlu memiliki mekanisme pertahanan yang lebih kuat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur vital tidak bergantung pada vendor yang memiliki risiko keamanan tinggi, terutama dalam sektor komunikasi dan data sensitif.
Dampak Terhadap 18 Sektor Strategis di Eropa
Undang-undang baru yang sedang digodok Uni Eropa mewajibkan negara-negara anggota untuk segera menghentikan penggunaan peralatan dari vendor yang masuk dalam kategori berisiko tinggi. Proses transisi ini diberikan jangka waktu selama tiga tahun sejak aturan resmi diberlakukan. Langkah ini dipandang oleh Beijing sebagai bentuk nyata dari ancaman perang dagang China yang dipicu oleh kebijakan proteksionisme Barat.
Baca Juga :
Tidak hanya terbatas pada sektor telekomunikasi, Komisi Eropa juga memiliki kewenangan untuk memperluas status ancaman keamanan siber ke berbagai bidang lainnya. Setidaknya terdapat 18 sektor strategis yang masuk dalam radar pengawasan ketat, termasuk sektor energi, transportasi, hingga teknologi informasi. Perluasan cakupan ini membuat banyak perusahaan asing merasa terancam karena ketidakpastian regulasi yang bisa berubah sewaktu-waktu atas dasar alasan keamanan nasional.
