Technonesia - Batasi akses media sosial anak di bawah usia 16 tahun menjadi langkah konkret pemerintah Indonesia untuk memperkuat keamanan generasi muda di ruang siber. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi bahwa kebijakan ini akan resmi berlaku mulai Sabtu, 28 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas ancaman digital yang menyasar kelompok usia rentan.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi yang populer dengan sebutan PP Tunas (Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak) ini mewajibkan seluruh penyedia platform digital untuk memperketat sistem mereka. Pemerintah menuntut adanya mekanisme verifikasi usia yang valid guna memastikan anak-anak tidak memanipulasi data saat mendaftar akun baru.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud membatasi ruang gerak anak dalam mengeksplorasi teknologi. Sebaliknya, upaya untuk batasi akses media sosial anak bertujuan memberikan waktu bagi mereka untuk mencapai kesiapan mental dan psikologis yang matang. Ruang digital saat ini dinilai terlalu liar jika dimasuki tanpa bekal kedewasaan yang cukup.
Urgensi Batasi Akses Media Sosial Anak untuk Kesehatan Mental
Keputusan menetapkan batas usia 16 tahun bukan muncul tanpa alasan yang kuat. Meutya menegaskan bahwa penetapan angka tersebut merupakan hasil kajian mendalam bersama para psikolog anak dan pakar tumbuh kembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan media sosial yang berlebihan pada usia dini dapat mengganggu struktur dopamin di otak, yang memicu kecanduan dan penurunan fokus belajar.
Selain masalah kesehatan mental, langkah pemerintah untuk batasi akses media sosial anak ini juga dipicu oleh tingginya angka perundungan siber (cyberbullying) di Indonesia. Anak-anak di bawah 16 tahun sering kali belum memiliki mekanisme pertahanan emosional yang kuat saat menghadapi komentar negatif atau tekanan sosial dari dunia maya. Dengan menunda akses, diharapkan anak-anak masuk ke media sosial saat sudah memiliki literasi digital yang lebih baik.
Pemerintah juga menyoroti risiko eksploitasi anak yang kian marak terjadi melalui fitur pesan singkat di berbagai platform. Tanpa adanya pengawasan sistemik, predator anak dapat dengan mudah menjangkau korban melalui akun-akun yang tidak terverifikasi usianya. Oleh karena itu, verifikasi identitas menjadi harga mati bagi setiap pengembang aplikasi yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.
Daftar Platform dan Mekanisme Verifikasi Usia
Sejumlah raksasa teknologi global kini berada di bawah pengawasan ketat Komdigi untuk memastikan kebijakan untuk batasi akses media sosial anak berjalan efektif. Beberapa platform yang masuk dalam tahap awal implementasi mencakup YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (dahulu Twitter), hingga aplikasi live streaming seperti Bigo Live dan platform gim Roblox.
