Setelah server Dukcapil merespons dan mengonfirmasi kebenaran data biometrik tersebut, sistem operator akan langsung mengirimkan notifikasi bahwa verifikasi telah berhasil. Pengguna pun bisa langsung menggunakan layanan panggilan, SMS, hingga paket data internet mereka saat itu juga. Kecepatan respons sistem ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan pengalaman pelanggan di era digital yang serbacepat.
Terkait isu keamanan data pribadi yang sering menjadi kekhawatiran publik, pemerintah memberikan jaminan perlindungan yang ketat. Edwin menegaskan bahwa pihak operator seluler sama sekali tidak akan menyimpan data biometrik atau foto wajah pelanggan di server mereka. Operator hanya bertugas mengenkripsi data visual tersebut kemudian mengirimkannya langsung ke server aman milik Dukcapil untuk dicocokan.
Baca Juga :
Langkah enkripsi end-to-end ini sengaja diterapkan untuk mencegah potensi kebocoran data sensitif di tingkat penyedia layanan telekomunikasi swasta. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penyalahgunaan privasi mereka saat melakukan registrasi nomor HP baru. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia.
Aturan Registrasi SIM Card untuk Pengguna Baru dan Lama
Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi yang sangat tinggi, kebijakan baru ini untuk sementara waktu hanya diwajibkan bagi pelanggan baru. Pemerintah belum menerapkan kewajiban serupa bagi jutaan pelanggan lama yang kartu selulernya sudah aktif dan terdaftar. Penerapan metode biometrik bagi pengguna lama saat melakukan registrasi nomor HP baru atau memperbarui data masih bersifat sukarela
Komdigi menjelaskan bahwa regulasi atau Peraturan Menteri yang berlaku saat ini memang baru dirancang untuk mengakomodasi penataan pelanggan baru. Selain faktor payung hukum, kesiapan infrastruktur teknologi dari masing-masing operator seluler juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penyelarasan sistem secara menyeluruh memerlukan waktu agar tidak menimbulkan gangguan layanan pada skala nasional.
Baca Juga :
Integrasi sistem dengan database Dukcapil juga harus berjalan optimal dan memiliki kapasitas server yang mumpuni. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kelambatan respons atau sistem down ketika jutaan pengguna melakukan verifikasi secara bersamaan. Komdigi berkomitmen untuk terus melakukan uji coba berkala guna mematangkan kesiapan sistem di seluruh ekosistem telekomunikasi tanah air.
Upaya Menekan Angka Kejahatan Siber dan Penipuan
Penerapan teknologi verifikasi wajah ini juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menekan angka kejahatan siber di Indonesia. Selama ini, kasus penipuan online, SMS spam, judi online, hingga penyebaran berita bohong (hoaks) marak terjadi karena pelaku dengan mudah memanipulasi identitas orang lain. Penggunaan data KTP curian atau milik orang lain untuk mengaktifkan nomor ponsel kini bisa ditekan habis.
Dengan adanya verifikasi biometrik wajah, pelaku kejahatan siber tidak akan bisa lagi menggunakan identitas palsu untuk mengaktifkan nomor ponsel. Sistem akan menolak proses aktivasi jika wajah yang dipindai tidak cocok dengan foto yang terdaftar di database Dukcapil. Langkah preventif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ruang digital Indonesia yang jauh lebih bersih, aman, dan tepercaya.
Baca Juga :
