Kesimpulan: Saatnya Manajemen Gedung Berbenah
Praktik meminta KTP sebagai jaminan atau menahannya di front office adalah warisan prosedur lama yang harus segera ditinggalkan seiring berlakunya UU PDP di Indonesia.
Kewajiban kepatuhan terhadap Aturan Perlindungan Data kini berada di pundak pengelola data, termasuk manajemen fasilitas. Jika mereka gagal melindungi data yang mereka kumpulkan, sanksi tegas, baik denda maupun hukuman pidana, dapat menanti.
Baca Juga :
Advertisement
Sebagai masyarakat, kita juga harus lebih kritis dan berani menolak menyerahkan data pribadi jika prosedur yang diminta terasa berlebihan atau tidak relevan. Kesadaran kolektif adalah kunci utama untuk memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif dan menjamin hak-hak privasi kita terlindungi.
